Parepare – Gelar pengawasan Parepare berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare pada Selasa (2/12/2025). Pemerintah Kota Parepare mengadakan kegiatan tahunan ini untuk memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan. Acara ini sekaligus menjadi ruang evaluasi atas pelaksanaan pemerintahan sepanjang tahun berjalan.
Panitia menyusun agenda dengan rinci agar seluruh peserta memahami arah pengawasan tahun 2025. Pemkot juga menggabungkan kegiatan ini dengan penandatanganan nota kesepahaman antara aparat pengawasan intern pemerintah dan aparat penegak hukum. Melalui langkah tersebut, jajaran pemerintah ingin memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di Kota Parepare.
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rochmanto, hadir dan memberikan pandangannya. Ia mengapresiasi sinergi yang tumbuh antara pemerintah daerah, APIP, dan aparat penegak hukum. Menurutnya, kolaborasi seperti ini sangat penting karena pemerintah pusat terus mendorong reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Reformasi itu bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Baca Juga: Kesiapsiagaan Bencana Parepare Dipimpin Wali Kota
Tri Budi menjelaskan bahwa KPK bersama BPKP dan Kementerian Dalam Negeri sudah menerbitkan surat edaran untuk memperkuat APIP gelar pengawasan parepare. Ia menekankan pentingnya penguatan anggaran pengawasan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan integritas dan kemandirian APIP. Ia juga menyebut bahwa APIP memegang peran strategis sebagai ujung tombak dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.
Baca Juga: Kasus Narkoba 80 Kilogram Parepare: Bareskrim Limpahkan Perkara ke Kejari
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memberikan pernyataan langsung terkait pelaksanaan acara ini. Ia menilai gelar pengawasan memberikan kesempatan besar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman tidak sekadar menjadi acara seremonial, melainkan komitmen nyata untuk memperkuat sinergi antara APIP dan aparat penegak hukum.
